Beritasumut.com-Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang serius melakukan bersih-bersih di kementerian yang dipimpinnya mendapat dukungan dari Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun SE MAP.
“Janji Pak Erick bersih-bersih sudah mulai jalan,ada beberapa buktinya. Seperti Garuda ini yang beliau sendiri melaporkan ke Jaksa Agung, itu salah satu saja dan masih banyak perseroan lain di BUMN yang harus dievaluasi dan dilaporkan. Agar para direksi melakukan kebijakan tegak lurus di internalnya,” ujar Rudi dalam siaran tertulisnya, Jumat (01/07/2022).
Baca Juga : Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu Menari Bersama Masyarakat Pada Perayaan Merdang Merdem Kuta Medan
Selain Garuda, Politikus Partai Nasdem ini juga meminta kepada Erick Thohir untuk melakukan bersih-bersih dalam BUMN Perkebunan yakni seluruh PTPN. "PTPN dari I hingga XIV perlu dilakukan audit internal baik dari sisi operasional, kinerja dan laba ruginya.Karena ada dugaan lebih besar biaya operasional dibanding pendapatannya. Dan itu saya duga semua dari kebijakn direksi-direksi dari BUMN Perkebunan itu sendiri,” papar Rudi.
Rudi mengaku menerima laporan adanya dugaan jika anggaran pengeluaran dari BUMN tersebut banyak digelembungkan dan di mark up oleh para direksi.Legislator Dapil Sumut III menilai, kondisi bisa terjadi lantaran Dirutnya berkantor di Jakarta sehingga pengawasan yang dilakukan tak ketat.
“Menurut data dari beberapa laporan lembaga masyarakat pemerhati kinerja PTPN III, yang dilaporkan ke saya selaku anggota DPR RI dari Sumut, diduga para SVPP atau selevel direktur memelihara kontraktor besar yang bernama Aseng dari Kota Galang dan memonopoli semua tender pengadaan di PTPN III melalui orang tersebut. Hal ini membuat pengusaha UMKM kecil tidak bisa masuk untuk ikut tender dengan berbagai alasan,” terang Rudi.
“Ini membuat para bawahan SVVP menjalankan kebijakan yang diduga seperti di BUMN Garuda. Seperti membuat pengadaan pengadaan barang yang dikendalikan dan dimonopoli oleh 1 atau 2 orang saja dan di mark up,” lanjutnya.
Rudi menambahkan, jika para direksi ini seperti para raja-raja kecil yang bertindak seenaknya dan lupa jika BUMN itu milik negara dan rakyat Indonesia.
“Seperti yang sudah dibilang Pak Erick, mereka ini merasa seperti raja-raja kecil. Maka itu perlu di audit dan diperiksa oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan-red). Nah jika ditemukan kerugian, saya juga berharap Jaksa Agung untuk segera menyelidiki dan memproses seperti Garuda. Jika semuanya terlaksana, maka BUMN yang bersih pastinya akan tercapai,” pungkas Rudi.(Rel)
