beritasumut.com - Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara, (Kadishub Sumut), Dr Agustinus Panjaitan, menyambut hangat kedatangan General Manager Perum Damri Cabang Medan, Yulianto, beserta tim di ruang kerjanya, di Medan, Rabu (09/10/2024).
Pertemuan tersebut membahas berbagai tantangan yang dihadapi Damri, terutama terkait penurunan kemampuan operasional dan pendapatan layanan mereka.
Damri, yang telah lama menjadi penyedia layanan angkutan kota dan antarkota, menghadapi kendala serius dalam menjalankan operasional secara mandiri. Yulianto berharap adanya dukungan dan kerja sama lebih lanjut dengan pemerintah daerah, khususnya Pemprov Sumut untuk mengembalikan performa layanan transportasi. Salah satu peluang yang dibahas adalah keterlibatan Damri dalam proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang, meliputi Medan, Binjai, dan Deli Serdang, terutama pada rute Medan-Binjai dan Medan-Lubuk Pakam.
Agustinus menyarankan agar Damri lebih inovatif dalam meningkatkan mutu layanannya. Menurutnya, Damri perlu segera mengevaluasi rute-rute pelayanan mereka yang saat ini belum optimal, seperti layanan BRT Trans Mebidang rute Medan-Binjai, Medan-Lubuk Pakam, layanan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Danau Toba serta layanan angkutan perintis dibl beberapa kabupaten seperti di Langkat, Karo, Simalungun dan Kepulauan Nias. Saat ini berdasatkan data, tingkat keterisian (load factor) hanya 30 hingga 40 persen dari kapasitas yang disediakan.
"Damri harus lebih inovatif dalam pelayanannya. Juga perlu menjalin kerjasama dengan Pemda untuk memastikan integrasi layanan dengan moda angkutan lainnya, seperti angkutan perkotaan, pedesaan supaya lebih optimal, termasuk bagaimana dukungan Pemda untuk menyelenggarakan event-event kegiatan yang bisa meningkatkan kunjungan khususnya ke daerah-daerah wisata. Itu sangat perlu," ujar Agustinus.
Selain itu, Agustinus juga mendorong adanya kajian lebih lanjut untuk meningkatkan layanan angkutan perintis di wilayah terpencil, seperti Langkat, Simalungun, Karo, dan Kepulauan Nias. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dinilai sangat penting untuk menghadirkan transportasi yang lebih efisien dan mendukung perkembangan pariwisata, khususnya di Danau Toba dan Bukit Lawang.
