
Luhut Minta Prabowo Pecat Pejabat Halangi Efisiensi Anggaran
Luhut mengatakan efisiensi anggaran dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas belanja dan meningkatkan perekonomian negara,khusunya di daerah
Politik & Pemerintahan beritasumut.com - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) resmi memberlakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tahap II, setelah dilounching, Sabtu (25/03/2022).
Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Dadang Hartanto mengatakan, untuk tahap pertama E-Tilang ini, mulai diberlakukan di kawasan Jalan Balai Kota, Kecamatan Medan Barat. "E-tilang ini mampu meminimalisir semua penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan konflik di lapangan," katanya.
Lebih lanjut Dadang menjelaskan, untuk saat ini ada tiga jenis pelanggaran yang akan terdeteksi oleh kamera tilang elektronik. Antara lain tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara dan tidak menggunakan helm.
Selain itu juga, sambungnya, E-Tilang ini dapat merekam nomor plat mobil, mengetahui siapa pemilik kendaraan, dan juga mengetahui kendaraan tersebut sudah atau belum membayar pajak. "Jadi banyak manfaatnya, secara tidak langsung, juga mendorong masyarakat agar tertib bayar pajak dan tertib berlalu lintas" tandasnya.
Sementara itu, di waktu yang sama, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda kepada wartawan menyebutkan, rencananya untuk di Kota Medan sendiri, nantinya akan terdapat 15 titik yang menjadi lokasi tilang elektronik tersebut. Namun begitu, dia mengatakan, untuk kasus-kasus tertentu tindakan manual kepolisian di lapangan juga masih akan tetap dilakukan.
"Jadi untuk tahap awal ETLE ini masih ada di satu titik saja," tuturnya.
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo juga meluncurkan program tilang elektronik atauETLE Nasional Tahap II di Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/3). Dalam kesempatan itu dia mengungkapkan bahwa Polri tengah mengembangkan teknologi kamera ETLE sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan bagi masyarakat, karena menurutnya, konsep smart city ini dapat mengurangi angka kecelakaan dan juga angka kejahatan di jalanan.
[br] Dalam mengembangkan konsep smart city ini, sebutnya, Polri akan mengintegrasikan antara sistem yang ada di command center dengan pelayanan-pelayanan yang ada di pemerintah daerah. Menurutnya, program pelayanan berbasis digital harus terus diperbaharui agar tingkat kecelakaan di Indonesia bisa terus menurun.
Adapun ETLE tahap kedua ini terpasang di 14 wilayah Polda, di antaranya Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Bangka Belitung, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Gorontalo, Polda Bali, Polda NTB, Polda NTT, Polda Bengkulu, Polda Papua Barat, dan Polda Papua.
Artinya, terjadi penambahan jumlah kamera dari Tahap I yang berjumlah 244 kamera menjadi 248 kamera di 26 wilayah Polda se-Tanah Air.(BS04)
Luhut mengatakan efisiensi anggaran dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas belanja dan meningkatkan perekonomian negara,khusunya di daerah
Politik & PemerintahanDia menyebut usaha patungan yang ingin dibangun mengenai pengadaan kapasitas energi baru terbarukan 10 gigawatt.
EkonomiAviliani mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya Danantara adalah untuk meningkatkan minat investor. Jika menarik investasi dari Kementeri
EkonomiDia menyebut, Danantara akan membuat perusahaan atau BUMN yang tergabung lebih efisien dan transparan.
Ekonomienetapan itu dilakukan usai gelar perkara yang turut dihadiri pihak eksternal.
PeristiwaSelama ini dividen BUMN merupakan kekayaan negara dipisahkan yang masuk dalam setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Anggaran Penda
Ekonomi, penghimpunan tabungan haji kerap menemui kendala dari sisi nilai tukarnya dengan dolar.
EkonomiTujuan utamanya adalah memastikan jalur mudik aman, kendaraan angkutan umum dalam kondisi baik, dan menyediakan mudik gratis dengan tiga mod
PeristiwaHal ini berlaku seiring dengan pengesahan RUU perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba)
EkonomiPerubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba menjadi UndangUndang (UU).
Ekonomi