Beritasumut.com-Corporate Secretary PT Bio Farma (Persero) Bambang Heriyanto mengatakan pihaknya mampu memproduksi vaksin Covid-19 dengan kapasitas 250 juta dosis secara bertahap. Dalam talkshow "Menjemput Asa Vaksin Covid-19" di Media Center Satgas Penanganan Covid-19 Graha BNPB Jakarta pada Senin (19/10/2020) pagi, Bambang menjelaskan pihaknya telah melakukan beberapa persiapan sebelum produksi vaksin setelah mendapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM).
"Tentu persiapan dari awal sudah dipersiapakan. Ada quality control. Semua dilakukan secara hati-hati sesuai standard mutu," ujar Bambang Heriyanto dilansir dari Covid19.go.id, Senin (19/10/2020).
Bambang menjelaskan, jumlah produksi vaksin ini tidak bisa mengacu kapasitas maksimal 250 juta dosis tapi dilakukan secara bertahap. "Sekitar 16 juta dosis sampai 17 juta dosis per bulan yang bisa diproduksi tergantung waktu suplai dari Sinovac," sambungnya.
Diceritakannya, progres vaksin yang sudah memasuki uji klinis tahap ketiga di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 1.620 orang relawan yang dapat suntikan vaksin pertama sudah selesai semua. Kemudian berlanjut suntikan kedua pada 1.724 orang relawan, 671 orang di antaranya sudah diambil darahnya. “Ini semua akan selesai di awal bulan Januari 2021,†tegasnya.
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan soal vaksinasi dan imunisasi. Dia menjelaskan vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh, dapat melalui suntik atau tetes. "Setelah proses itu tubuh bereaksi membentuk imunitas atau antibodi sehingga bisa melawan saat tertular virus corona. Sedangkan imunisasi sendiri adalah proses ketika tubuh dapat memunculkan kekebalan tubuh karena terbentuknya antibodi terhadap imun yang dituju," katanya.
Adapun yang mendapat vaksinasi itu, kata Prof Wiku, adalah orang sehat yang berisiko tinggi seperti dokter, tenaga kesehatan, perawat yang setiap hari berinteraksi dengan pasien Covid-19, dan kelompok yang memberikan pelayanan publik yang memiliki risiko bersentuhan dengan banyak orang.
Terkait skema penyebaran vaksin, Prof Wiku menjelaskan akan menentukan prioritas karena stok vaksin tidak datang dalam jumlah yang komplet. Karena produksi bertahap jadi pemberiannya pun dilakukan berdasarkan prioritas. "Nanti ada pertimbangan tersendiri apakah diberikan pada orang yang berisiko tinggi dan juga diberikan ke daerah," tandasnya. (BS09)
