Ekonomi

Sekjen Kemenag Minta Percepat Sertifikasi Halal UMK, Peran Satgas Halal Daerah akan Diperkuat



Sekjen Kemenag Minta Percepat Sertifikasi Halal UMK, Peran Satgas Halal Daerah akan Diperkuat
BERITASUMUT.COM/IST

Beritasumut.com - Peran Satuan Tugas (Satgas) Halal di daerah terbukti sangat strategis dalam upaya percepatan pelaksanaan sertifikasi halal di daerah, utamanya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Peran ini perlu diperkuat, untuk membantu fungsi koordinatif BPJPH di daerah. Pesan ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar saat membuka Temu Lintas Sektoral Pengembangan Kerja Sama Jaminan Produk Halal (JPH) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hadir dalam rapat konsolidasi tersebut Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Plt Kepala BPJPH Mastuki, Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Siti Aminah, dan Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag DIY Muhammad Wahib Jamil. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) dengan penerapan protokol kesehatan tersebut diikuti 50 peserta. Mereka merupakan perwakilan dari unsur Pemerintah Daerah di DIY, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, ormas Islam, asosiasi pelaku usaha, serta Kanwil Kemenag.

"Satgas halal sebagai bagian penting dalam layanan halal perannya sangat strategis dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika halal di daerah. Tanpa ada kantor perwakilan di daerah, tugas dan fungsi layanan halal bagi pelaku usaha akan menjadi sangat berat, mengingat jumlah pelaku usaha seluruh Indonesia sangat besar dan menjadi penopang perekonomian Indonesia. Peran Satgas Halal Daerah akan diperkuat," ungkap Sekjen Kemenag Nizar, dilansir dari Kemenag.go.id, Rabu (29/09/2021).

Baca Juga : Akselerasi Pengembangan Industri Halal, Kemenperin Gelar IHIA 2021

Dikatakan Nizar, sebagian besar pelaku usaha yang berkategori UMK masih membutuhkan layanan dan bimbingan langsung dalam proses sertifikasi halal. Hal ini tidak dapat sepenuhnya digantikan dengan kehadiran layanan digital sertifikasi halal. Meski aplikasi layanan Sihalal banyak memberi kemudahan, namun pelaku UMK masih butuh pendampingan, antara lain dalam pengisian persyaratan perizinan.


Tag: