
Irkoopsud II Hadiri Taklimat Awal Audit Kinerja dan Audit Ketaatan Itjen TNI Periode TA 2025 Secara Vicon
Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 dan berakhir pada 11.15 WITA ini dipimpin oleh Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa
Peristiwa beritasumut.com - Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya melakukan rapat terbatas pada, 21 Januari 2025, di Istana Merdeka, Jakarta, dengan pembahasan mengenai kebijakan terkait devisa hasil ekspor (DHE).
Dalam keterangannya kepada awak media, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan DHE ini akan diberlakukan secara menyeluruh sebesar 100 persen untuk periode satu tahun.
“Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPH 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor. Kalau reguler biasa kena pajak 20 persen, tapi untuk DHE 0 persen,” ucap Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Perekonomian menjelaskan berbagai mekanisme yang mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE. Menurutnya, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
“Agunan kredit rupiah kalau mau menggunakan back-to-back, eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun LPI untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri,” katanya.
Airlangga menambahkan, Instrumen penempatan DHE sebagai agunan akan dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit (BMPK). Hal tersebut menurut Airlangga tidak mempengaruhi gearing ratio perusahaan.
“Penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan devisa hasil ekspor SDA sebagai agunan tidak akan mempengaruhi daripada gearing rasio atau rasio utang terhadap ekuitas. Dan perusahaan diharapkan dapat menjaga tingkat utang daripada eksportir,” tambahnya.
[br] Sementara itu, bagi eksportir yang membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha, Airlangga menuturkan bahwa mereka dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan. Selain itu, para eksportir juga dapat memanfaatkan foreign exchange swap antara bank dengan Bank Indonesia.
“Untuk foreign exchange swap antara bank dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri,” lanjut Airlangga.
Di samping itu, para eksportir juga dapat menggunakan valuta asing (valas) untuk keperluan pembayaran pungutan negara, pajak, royalti, dan deviden. Airlangga menjelaskan bahwa penggunaan valas ini akan diperhitungkan sebagai pengurang dari kewajiban penempatan DHE.
“Terhadap kebijakan ini, pemerintah akan segera merevisi PP nomor 36 dan akan diperlakukan per 1 Maret tahun ini. Dan untuk itu baik BI, OJK, perbankan, bea cukai akan mempersiapkan sistem dan oleh karena itu nanti kami akan juga memberikan sosialisasi kepada para stakeholder,” tandasnya. (ril)
Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 dan berakhir pada 11.15 WITA ini dipimpin oleh Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa
PeristiwaMelalui konsep defense supporting economy, stabilitas pertahanan menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi bangsa.
PeristiwaAturan ini bisa berupa surat edaran ataupun Peraturan Menteri (Permen).
Politik & PemerintahanKetua Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba, Martin Manurung, menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU di tingkat Panja.
Politik & PemerintahanProgram ini diselenggarakan untuk memfasilitasi warga Jakarta yang ingin mudik ke kampung halaman saat Lebaran nanti.
PeristiwaPP itu akan mengatur lebih tegas pemberantasan judi online.
PeristiwaGubernur Sumatera Barat Terpilih Mahyeldi Ansharullah mengaku siap mengikuti retreat kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
SosokCristiano Ronaldo dipastikan akan datang ke Kupang, NTT untuk kegiatan sosial.
SosokKetum PSSI, Erick Thohir mengapresiasi perjuangan Timnas U20. Baginya, itu bakal jadi pengalaman berharga buat pada pemainnya.
Olahragakebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi
Ekonomi