beritasumut.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak penggilingan yang membeli gabah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram (Kg). Keputusan HPP gabah itu telah berlaku pada 15 Januari 2025.
Hal itu dikatakan saat melakukan rapat dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
"Penggilingan padi kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab. Saya ingin pengusaha mendapatkan keuntungan yang wajar, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan petani," tegas Prabowo, dalam keterangannya Senin (3/2/2025).
Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan. Dia juga mengatakan siap menerbitkan PP untuk kebijakan HPP gabah Rp 6.500/kg.
"Saya siap keluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak boleh seenaknya. Semua pihak harus menang, mulai dari produsen, petani, pengusaha, hingga konsumen," tambahnya.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras, sehingga Indonesia semakin dekat dengan target swasembada beras dan menuju swasembada pangan. Menurutnya, masalah pangan adalah isu krusial yang berkaitan langsung dengan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa.
"Masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Ini masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, dan survival kita sebagai bangsa. Kalau mau maju, pangan harus aman dulu. Saya minta semua pihak bekerja dengan hati yang tulus, cinta tanah air, dan patriotisme tinggi, setia pada tujuan swasembada pangan," tegasnya.