Beritasumut.com-Sejak diterapkan kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada 28 April lalu, membuat petani sawit mengalami kerugian.Kebijakan ini berdampak pada harga sawit turun.Agar petani tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, Pemerintah diminta segera membuka kembali ekspor CPO dan turunannya.
Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun. Politisi asal Langkat, Sumatera Utara ini mengaku mendapat informasi bahwa sejak diterapkan kebijakan tersebut hasil sawit petani tidak laku.
"Pemerintah harus melihat dampak dari kebijakan larangan ekspor, khususnya yang terkait langsung dengan petani sawit.Tidak diterima pabrik, busuk di pohon, busuk di mobil, itu sudah merugi beberapa bulan ini. Harus ada kajian kan tidak bisa sesuka-suka. Jangan petani yang jadi korban,” kata Rudi dalam siaran tertulisnya, Kamis (19/05/2022).
Baca Juga : Warga Butuh Dana Bantuan Pinjaman, Rudi Hartono Bangun Minta BRI Holding Ultramikro Permudah Syarat Kredit Pelaku Usaha
"Harga tandan buah segar (TBS) bisa mencapai Rp1.000 per kilogram. Dari data di lapangan, petani sawit juga mengalami kesulitan dalam menjual TBS dikarenakan pabrik-pabrik yang belum bisa menerima kembali TBS dari petani karena kelebihan stok," sambung Rudi lagi.
Rudi mengaku keberatan dengan kebijakan larangan ekspor karena ada 20 juta petani kecil yang terdampak serius. Rudi pun meminta pemerintah serius menyelesaikan permasalahan CPO. Salah satunya, menyelesaikan permasalahan mafia minyak goreng."Selain itu, pemerintah juga perlu dengan tegas menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Dengan demikian rantai pasok dalam negeri dapat lebih aman dan cukup," pungkas Politisi asal Partai Nasdem ini.(BS02)
