Ekonomi

Percepat Pernyerapan Produk Dalam Negeri, Pemerintah Gelar Business Matching Tahap 2



Percepat Pernyerapan Produk Dalam Negeri, Pemerintah Gelar Business Matching Tahap 2
beritasumut.com/ist

beritasumut.com - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan Showcase dan Business Matching tahap kedua, dengan kategori produk alat kesehatan, K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan) dan Wellness, Manufaktur dan Alat Berat Komunikasi, Teknologi Informasi dan Digital 17 sub sektor Industri Kreatif lainnya, di Jakarta, 11 " 23 April 2022.

Ajang ini merupakan salah satu rangkaian acara Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dan bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Teten Masduki mengatakan, kegiatan Business Matching ini menjadi upaya percepatan penyerapan produk dalam negeri dan UMKM oleh pemerintah. Menurutnya pada tahun ini, potensi pembelian produk dalam negeri sangat besar, dengan belanja pemerintah sebesar Rp1.481 triliun, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp420 triliun.

“Kegiatan Business Matching ini menjadi upaya untuk percepatan penyerapan produk dalam negeri dan UKM oleh pemerintah, ini captive market yang besar dan harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah sudah mewajibkan 40 persen belanja kementerian dan lembaga (K/L) dan daerah harus beli produk koperasi dan UKM,” ujar Teten pada acara Business Matching tahap kedua, di Jakarta, Senin (11/04/2022).

Teten berharap, business matching kali ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah yang memiliki potensi pengadaan barang/jasa dengan pelaku usaha yang memiliki produk unggulannya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi percontohan atau memacu K/L dan pemerintah daerah (pemda) dapat melakukan kegiatan business matching mandiri agar UMKM di daerah bisa turut menjadi bagian dalam pengadaan barang dan jasa pemda.

“Produk dalam negeri kita sangat berkualitas, jangan lagi ada produk impor dalam belanja pemerintah untuk produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri. Saya sudah bicara dengan teman-teman importir untuk kita tunda impornya dan kita tingkatkan kolaborasi dengan produk UMKM. Kita harap ini dapat memacu pemerintah daerah melakukan kegiatan business matching juga,” tukasnya.


Tag: