Kamis, 13 Februari 2025 WIB

Pemerintah Jangan Lepas Tangan pada Besarnya Importasi Singkong

Selasa, 30 Mei 2017 23:30 WIB
Pemerintah Jangan Lepas Tangan pada Besarnya Importasi Singkong
BERITASUMUT.COM/IST
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, meminta pemerintah tidak berlepas tangan pada besarnya importasi 
singkong yang tidak berizin. Pemerintah jangan menjadikan alasan ini sebuah perdagangan bebas, lantas membiarkan regulasi perizinan dilangkahi sehingga fungsi pemerintah terutama kementerian perdagangan terkesan mandul.“Kalau importasi singkong tidak berizin ini namanya penyelundupan,” kata Akmal dalam siaran persnya, Selasa (30/05/2017).
 
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menanggapi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat total impor singkong per Januari hingga April 2017 mencapai 1.234 ton seolah-olah berlepas tangan. Akmal menilai, menteri perdagangan berargumen pada importasi singkong berjumlah cukup besar, namun tidak dapat dikenakan sanksi karena dilakukan melalui mekanisme perdagangan bebas merupakan tindakan berlepas tangan.“Apa gunanya pemerintah kalau begitu?” kata Akmal.
 
Politisi FPKS DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini meminta kepada pemerintah terutama kementerian pertanian agar berkoordinasi masalah produksi yang dijadikan polemik oleh kementerian perdagangan terkait kebutuhan industri yang menurut kemendag belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh petani dalam negeri.
 
“Saya meminta pemerintah, agar memberikan sangsi tegas pada pelaku impor tidak berizin. Jangan lepas tangan. Yang sudah terjadi pelakunya di tindak, yang belum terjadi agar dicegah," pungkasnya Akmal. (Rel)

Tags
beritaTerkait
Disepakati Komisi II DPR, Kemendagri Potong Anggaran Rp 2,1 T
 Pemerintah Bakal Percepat Izin Impor Daging Sapi dan Kerbau
Presiden Prabowo Beri Restu Impor demi Penuhi Kebutuhan Pupuk Subsidi
Wamentan Ungkap Cara RI Bisa Swasembada Gula-Garam
Terima Kunker Anggota Komisi I DPR RI, Kadis Kominfo Ilyas Sitorus Sampaikan Permasalahan Komunikasi dan Informasi di Sumut
Presiden Prabowo dan Jajaran Bahas Kebijakan Strategis Devisa Hasil Ekspor
komentar
beritaTerbaru
hit tracker