Ekonomi

Ini Empat Upaya BPJPH Kemenag Askelerasi Layanan Halal



Ini Empat Upaya BPJPH Kemenag Askelerasi Layanan Halal
BERITASUMUT.COM/IST

Beritasumut.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terus melakukan berbagai upaya untuk percepatan implementasi program sertifikasi halal. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan, setidaknya ada empat program akselerasi yang dilakukan sepanjang tahun 2021. Pertama, fasilitasi sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Tahun ini sebanyak 3.827 pelaku UMK telah merasakan program fasilitasi sertifikasi halal. “Alhamdulillah, program afirmasi ke UMK terus dilakukan. Tahun ini, program fasilitasi sertifikasi halal dirasakan 3.827 UMK,” terang Aqil Irham, dilansir dari Kemenag.go.id, Sabtu (01/01/2022).

Menurutnya, fasilitasi sertifikasi halal produk UMK ini diberikan melalui skema pernyataan pelaku usaha (self declare). Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH No. 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH yang berlaku sejak 1 Desember 2021, biaya sertifikasi halal bagi UMK melalui skema self declare sebesar Rp300ribu. Namun, pembebanan biaya itu bisa berasal dari sejumlah sumber, di antaranya: APBN, APBD, pembiayaan alterantif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah dan lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. “Selain dari anggaran BPJPH, biaya fasilitasi sertifikasi halal ini juga bersumber dari anggaran Dinas dan Instansi di daerah masing-masing,” papar Aqil Irham.

Selain skema Self Declare, layanan sertifikasi halal untuk UMK juga bisa dilakukan melalui skema reguler (berbayar) dengan total biaya Rp650ribu. Biaya yang dibebankan kepada pelaku UMK ini terdiri atas dua komponen, yaitu: biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp300ribu dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp.350ribu.

Baca Juga : Kemenperin Serius Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal

Tarif baru ini jauh lebih murah. Sebab, sebelum adanya ketentuan tarif ini, kementerian/lembaga/dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal produk UMK berkisar tiga sampai empat juta rupiah. “Dengan terbitnya Keputusan BPJPH Nomor 141 Tahun 2021, tarif layanan sertifikasi halal turun drastis. Ini bentuk afirmasi nyata dari pemerintah untuk UMK sekaligus sangat meringankan keuangan negara. Sebab, biaya yang dibutuhkan hanya Rp650ribu,” jelas Aqil Irham.


Tag: