Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara mengadakan pertemuan koordinasi kelompok kerja program pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk menetapkan prioritas kegiatan. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan instansi Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura, PT. Mahkota Group, PT Permata Hijau Group, PT Socfindo, PT Musim Mas, PT Sucofindo, PT London Sumatera, UNDP, Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Gajah Sumatera, OPPUK, dan USU.
Pada pemaparannya, Senior Direktur Terresterial Conservation International Indonesia, Nassat Idris menjelaskan, “Dari tahun 2001 hingga 2018, Sumatera Utara kehilangan tutupan hutan seluas 345.000 hektar, sementara pertumbuhan ekonomi sejak 2001-2018 hanya 4-5%. Hal ini menggambarkan bahwa kerugian dari sisi lingkungan tidak sebanding dengan dampak ekonomi," ujarnya melalui siaran pers, Selasa (20/08/2019).
Menurut Nassat, dari berbagai parameter pada multi criteria analysis, 40,3% dari luas wilayah Sumatera Utara tergolong daerah yang sensitive tinggi secara ekologis. "Sehingga kegiatan perbaikan lingkungan sangat penting dengan berbagai inisiatif yang ada,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Dr Ir Binsar Situmorang MSi MAP menyebutkan, salah satu program yang ditetapkan pada rencana aksi provinsi kelapa sawit berkelanjutan adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pertemuan ini untuk memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dan menentukan prioritas yang akan dikerjakan. “Dari pertemuan ini, prioritas kegiatan yang disepakati adalah penuruan emisi gas rumah kaca (GRK), akselerasi penerbitan izin perkebunan, penangan konflik antara perusahaan dengan masyarakat, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," pungkasnya. (Rel)
Tag:
Peristiwa
Politik & Pemerintahan
Politik & Pemerintahan
Politik & Pemerintahan
Politik & Pemerintahan
Politik & Pemerintahan
