DKPP Pecat 2 Anggota Panwaslu Siantar



DKPP Pecat 2 Anggota Panwaslu Siantar
DKPP
Sidang DKPP.

Beritasumut.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat dua anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pematangsiantar karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara pemilu.

"Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu II atas nama Manuaris Sitindaon dan Teradu III atas nama Elpina selaku Anggota Panwas Kota Pematangsiantar sejak dibacakannya Putusan ini," ujar Anggota Majelis Nur Hidayat Sardini yang membacakan amar putusan DKPP, di ruang sidang DKPP, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Dalam siaran pers DKPP, Rabu (18/11/2015) disebutkan, perkara ini diadukan oleh Zainul Arifin Siregar dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jamiyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Kota Pematangsiantar. Dalam pengaduannya, Zainul menengarai Panwas Siantar telah melanggar kode etik karena membuat rekomendasi untuk meloloskan pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar atas nama Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga yang sebenarnya tidak memenuhi syarat.

Paslon ini diusung oleh Partai Golkar, tapi hanya mendapat rekomendasi satu kubu dari Aburizal Bakrie. Sesuai peraturan KPU, bakal paslon dari Golkar harus diusung oleh oleh dua kubu, yakni kubu Aburizal Bakri dan kubu Agung Laksono. Pada masa pendaftaran, paslon telah ditolak oleh KPU Siantar. Ditolak KPU, paslon mengajukan sengketa ke Panwas. Panwas mengabulkan laporan paslon dan merekomendasikan kepada KPU untuk menerima pendaftarannya. Rekomendasi Panwas tidak dijalankan oleh KPU. Penolakan KPU digugat kembali oleh paslon ke Panwas, sehingga keluar lagi rekomendasi. Rekomendasi kedua tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Siantar dengan meloloskan paslon.

Dalam jawabannya, Teradu mengaku telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Teradu merujuk pada Pasal 143 UU No 8 Tahun 2015 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0210/Bawaslu/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 terkait kewenangan sengketa oleh Panwas Kabupaten/Kota. KPU menurut Teradu seharusnya menerima dahulu pendaftaran pencalonan baru melakukan penelitian dan verifikasi, bukan sebaliknya. Keyakinan tersebut juga diperkuat dengan pendapat ahli serta berdasarkan hasil konsultasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.

Namun, DKPP menolak alasan Teradu. Dalam pertimbangan putusan, DKPP menilai keputusan Panwas memerintahkan KPU Siantar melakukan pendaftaran dan verifikasi ulang atas bapaslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga merupakan keputusan yang sama sekali tidak didukung dasar hukum dan pembuktian yang benar. Terhadap Peraturan yang telah jelas, terutama atas dokumen pencalonan dari Partai, sesungguhnya tidak perlu dan tidak dapat dibawa pada tafsir, apalagi dengan meminta pendapat ahli.

"Bila suatu dokumen tidak ada, maka tafsir terhadap hal itu pun tidak dibutuhkan supaya segala imajinasi liar tidak diakomodir, logika tidak disesatkan, dan nalar dibelokkan," demikian kutipan pertimbangan putusan DKPP.

Selain dua Teradu yang merupakan anggota Panwaslu Pematangsiantar, Pengadu juga melaporkan ketuanya, Darwan Edyanto Saragih. Dalam sidang pemeriksaan, Darwan mengaku berbeda pendapat dengan kedua anggotanya. Akan tetapi dia kalah kalah suara. Dengan alasan kolektif kolegial, Darwan akhirnya turut menandatangani keputusan yang dihasilkan.

DKPP menilai, sikap Darwan tersebut menunjukkan bahwa dia sudah tidak cakap untuk memimpin, sehingga berakibat pada pelanggaran kode etik. Dengan penilaian seperti itu, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Darwan sampai keputusan Panwaslu Siantar dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Putusan ini diwarnai pendapat berbeda (dissenting opinion) oleh oleh dua orang dari tujuh anggota DKPP, yaitu Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dan Anggota Saut Hamonangan Sirait. Keduanya tidak setuju dalam amar putusan ada perintah berupa persyaratan seperti dalam frasa "sampai keputusan Panwaslu Pematangsiantar dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara". Koreksi terhadap keputusan Panwaslu berarti menganulir paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga dari memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat.

Prof Jimly dan Saut berpendapat, kesalahan etis seorang penyelenggara Pemilu tidak seharusnya mengubah status paslon yang telah ditetapkan. Hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak dapat dihilangkan sesudah ditetapkan oleh pihak berwenang (bevoeghheid) berdasarkan undang-undang. Perubahan status paslon, dapat merusak tertib administrasi pemungutan suara yang menyulitkan para pemilih  untuk menggunakan haknya sebagai pemilik kedaulatan rakyat yang justru seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pemilu.

Namun, dissenting opinion tersebut tidak menjadi putusan DKPP. Putusan DKPP yang final dan mengikat adalah putusan yang disetujui mayoritas anggota dan telah dibacakan dalam sidang putusan. Sidang putusan diadakan di ruang sidang DKPP, Jakarta. Majelis diketuai oleh Prof Jimly Asshiddiqie didampingi lima Anggota yaitu Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, Valina Singka Subekti, Prof Anna Erliyana, dan Ida Budhiati. (BS-001)


Tag: