Sabtu, 8 Maret 2014 | 01:33:40

Kanwil DJP Sumut I Ajak Pemko Medan Kerjasama Tingkatkan Penerimaan Pajak

Plt Walikota Medan Tengku Dzulmi Eldin Syahrum menerima Kakanwil DJP Sumut I Harta Indra Tarigan. (Ist)
Medan, (beritasumut.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  (Kanwil DJP) Sumatera Utara (Sumut) I Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemko Medan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di Medan. Hal ini dilakukan karena penerimaan pajak yang diperoleh saat ini kurang signifikan dengan jumlah wajib pajak yang ada.

Hal ini terungkap ketika Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan T Dzulmi Eldin S didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan Qamarul Fatah, Kadispenda Kota Medan M Husni, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  (BPPT) Wirya Alrahman menerima kunjungan Kakanwil DJP Sumut I Harta Indra Tarigan di Balaikota Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Sumut, Jumat (7/3/2014).

Dijelaskan Harta, berhubung Kanwil DJP Sumut I berlokasi di Kota Medan tentunya perlu dilakukan kerjasama dengan Plt Walikota Medan sebagai penguasa wilayah dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Dikatakannya, pihaknya perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah baik itu penghimpunan data sebagai alat untuk mengenakan pajak.

"Selain itu kita juga perlu melakukan kerjasama pembinaan bendaharawan yang ada. Soalnya bendaharawan berkewajiban untuk memungut pajak. Di samping itu kepala daerah juga diminta Kementerian Keuangan untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Dengan begitu beliau akan menjadi panutan bagi wajib pajak maupun masyarakat luas secara umum," kata Harta.

Lebih jauh Harta menambahkan, kerjasama ini perlu dilakukan secepatnya mengingat batas waktu penyampaian SPT yaitu 31 Maret. Dari pertemuannya dengan Plt Walikota, kerjasama itu akan dilakukan pada Senin (17/3/2014). Karena itulah pihaknya usai pertemuan ini langsung melakukan persiapan-persiapan guna mewujudkan kerjasama agar berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan.

Selanjutnya Harta mengungkapkan, jumlah wajib pajak di Medan saat ini cukup banyak. Saat ini jumlah wajib pajak yang terdaftar sekitar 61.000 orang. Artinya, mereka  secara pribadi wajib menyampaikan SPT. Namun dari  61.000 wajib pajak tersebut, ternyata yang menyampaikan SPT masih kurang dari 50 persen.

"Yang menyampaikan SPT hanya 49 persen. Padahal kali melihat masih besar sekali potensi untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak pusat ini. Padahal penerimaan pajak pusat ini nantinya akan dialokasikan juga kepada pemerintah daerah (Pemko Medan) untuk menambah APBD. Malah bukan hanya menambah tetapi juga bisa sebagai sumber APBD. Apalagi sumber APBD dari pusat cukup besar melalui DAU, DAK dan dana bagi hasil. Sebab, pajak pusat ini kita alokasikan kepada pemerintah daerah seluruh provinsi, kabupaten maupun kota di Indonesia," ungkapnya.

Untuk itulah Harta mengaku pihaknya sangat membutuhkan sekali data-data dari pemerintah daerah sebagai dasar dalam rangka pengenaan pajak tersebut. "Pajak pusat yang kita alokasikan ini sebesar 10 persen dari pajak penghasilan orang pribadi dan PPh karyawan Pasal 21. Sedangkan untuk PPN badan dialokasikan melalui DAU dan DAK. Sedangkan yang langsung adalah dana bagi hasilnya," ungkapnya.

Sementara itu Pelaksana Tugas Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin S menyambut baik atas kerjasama yang ditawarkan oleh Kanwil DJP Sumut I dalam rangka peningkatan penerimaan pajak tersebut. Menurut Eldin, kerjasama itu akan dilaksanakan di Balaikota Medan usai apel bendera 17 Maret.

"Kita harapkan kerjasama yang dilakukan ini dapat disaksikan langsung oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemko Medan. Sebab, sesuai dengan keterangan yang disampaikan Kakanwil DPJ Sumut I bahwasannya penyampaian SPT  direncanakan tidak dilakukan secara fisik lagi tetapi menggunakan sistem elektronik," kata Eldin.

Guna mendukung  kelancaran penyampaian SPT secara elektronik itu, Eldin menghimbau kepada seluruh pimpinan SKPD agar segera menyerahkan data seluruh pejabat maupun pegawaianya yang wajib menyerahkan SPT guna dilakukan verifikasi.  Melalui sistem elektronik ini, Eldin berharap akan semakin mempermudah penyerahan SPT dan tepat waktu.

"Kemudian saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak agar dengan penuh kesadaran yang tinggi segera melunasi kewajibannya membayar pajak. Sebab, batas penyampaian SPT adalah 31 Maret. Apalagi pajak yang dibayarkan itu digunakan untuk pembangunan," ungkapnya. (BS-031)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 3 Mei 2016 | 22:39:27

Pemko Medan Akan Bantu Pembebasan Lahan Jalan Tol Medan-Binjai

Beritasumut.com-Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan membantu proses pembebasan lahan di Kelurahan Tanjung Mulia dan Tanjung Mulia Hilir terkait akan dibangunnya jalan tol Medan-Binjai.Hal tersebut diungkapkan Wa
Selasa, 3 Mei 2016 | 17:15:04

3 Baliho dan 9 Mini Billboard Dibongkar

Beritasumut.com-Wakil Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi  meninjau kembali pembongkaran papan reklame, Senin (02/05/2016). Sebanyak 3 unit papan reklame dibongkar di Jalan Letjen Suprapto Smpang Jalan
Senin, 2 Mei 2016 | 20:18:08

Pasien Bantah Pelayanan RSUD dr Pirngadi Medan Memuaskan

Beritasumut.com-Berdasarkan riset internal yang dilakukan oleh Unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang), RSUD Dr Pirngadi Medan mengklaim pelayanan yang sudah diberikan rumah sakit kepada pasien dinilai memua
Senin, 2 Mei 2016 | 20:16:41

Riset Litbang : Pelayanan RSUD dr Pirngadi Sudah Memuaskan

Beritasumut.com-Berdasarkan riset internal yang dilakukan oleh Unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang), RSUD Dr Pirngadi Medan mengklaim pelayanan yang sudah diberikan rumah sakit kepada pasien dinilai memua
 
Berita Lainnya
Rabu, 4 Mei 2016 | 10:30:11

Ini Alasan RUU Pilkada Belum Juga Rampung

Beritasumut.com-Pembahasan rancangan Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) antara pemerintah dan DPR RI masih cukup alot. Sebab, regulasi baru ini ke depannya memang bertujuan
 
Rabu, 4 Mei 2016 | 10:07:16

8 Peserta Seleksi Terbuka Lelang Jabatan Dites Wawancara Terakhir

Beritasumut.com-Seleksi terbuka lelang jabatan Pemkab Deli Serdang memasuki tes wawancara. Kali ini, Rabu (04/05/2016), 8 peserta ikuti tes wawancara itu.Tes wawancara dilakukan di Gedung Kampus Lembaga Pendidi
 
Selasa, 3 Mei 2016 | 20:25:18

Bebaskan Lahan untuk Jalan Tol, Tim Pembebasan Lahan Minta Bantuan Pemko Medan

Beritasumut.com-Tim  Pembebasan  Lahan untuk Jalan Tol Medan-Binjai dan Medan –Kuala Namu Internatuional Airport (KNIA)-Tebing Tinggi melakukan kunjungan dengan Wakil Walikota Medan, Ir Akhyar Nasutio
 
Selasa, 3 Mei 2016 | 19:59:42

Pemprov Sumut Tetap Tagih Pajak Inalum Sebesar Rp 1 Triliun Lebih

Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprov Sumut) tak akan goyah untuk tetap menagih pajak Air Permukaan Umum (APU) kepada PT Inalum, meski perusahaan peleburan alumunium itu sudah meminta agar Pemprovs
 
Selasa, 3 Mei 2016 | 19:40:43

Kapoldasu Keluarkan TR, Kapolsek dan Kasat Dimutasi

Beritasumut.com-Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) kembali dimutasi. Hal ini dilaksanakan berdasarkan bunyi Telegram nomor ST/503/V/2016 dan Ref Kep Kapolda Sumut No.Kep/344/V/2016 per tanggal 1 M
 
Selasa, 3 Mei 2016 | 17:33:28

Perobatan Anak Panti Dibiayai Sendiri

Beritasumut.com-Setelah tidak bisa lagi menggunakan Jamkesmas, anak panti asuhan tidak lagi mendapat biaya perobatan dari pemerintah.Alhasil, segala biaya perobatan anak panti diupayakan sendiri oleh pihak pant
 
Selasa, 3 Mei 2016 | 17:20:34

Rafdinal : Hingga Kini BPJS Kesehatan Anak Panti Masih Belum Jelas

Beritasumut.com-Status kepesertaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan anak panti asuhan hingg kini masih belum jelas. Menurut Ketua Forum Panti Asuhan Sumatera Utara (Sumut) Rafdinal, peme
 
Selasa, 3 Mei 2016 | 11:05:34

Mendagri Minta Satu Desa Minimal Punya Satu Sekolah

Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta agar pemerintah daerah (Pemda) berperan dalam mengawal pendidikan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Setidaknya dalam satu desa/kelurahan, terd
 
Selasa, 3 Mei 2016 | 09:11:22

Tes Wawancara Seleksi Lelang Jabatan Pemkab Deli Serdang Berlanjut

Beritasumut.com-Sebanyak 30 peserta yang dinyatakan lulus tes psikotes dan telah melewati penulisan makalah, dapat mengikuti tes selanjutnya, yakni tes wawancara.Tes wawancara dilakukan selama 3 hari, Senin (02
 
Senin, 2 Mei 2016 | 19:16:47

Plt Gubsu Terima Kunjungan Reses Komisi IV DPR RI

Beritasumut.com-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H T Erry Nuradi menerima kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI masa persidangan ke IV di Kantor Gubsu, Senin (02/05/2016). Kunjungan kerja
 
Senin, 2 Mei 2016 | 12:13:12

Menteri Tenaga Kerja Sebut PP 78/2015 Terobosan untuk Kesejahteraan

Beritasumut.com-Berbagai terobosan kebijakan dan program dilakukan untuk terus meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia.Kebijakan tersebut antara lain, Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 men
 
Senin, 2 Mei 2016 | 11:36:37

Gaji Guru dan BOS untuk SLTA Masuk ke APBD Sumut

Beritasumut.com-Tahun depan pengalokasian DAU dari APBN untuk penggajian guru SLTA nantinya akan dialihkan dari APBN ke APBD provinsi. Begitu juga untuk dana BOS yang selama ini prosesnya hanya melewati provins
 
Senin, 2 Mei 2016 | 11:15:00

Status Guru dan Pegawai SLTA Kabupaten/Kota Diubah Tahun Depan

Beritasumut.com-Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut Arsyad Lubis, mengatakan, hingga saat ini pihaknya memang sedang melakukan proses pendataan sekolah SLTA di seluruh Sumut termasuk personel guru dan
 
Senin, 2 Mei 2016 | 11:07:54

Tahun Depan, Pemerataan Guru Sumut Diberlakukan

Beritasumut.com-Plt Gubernur Sumut Erry Nuradi memastikan tahun depan pemerataan guru akan diberlakukan di Sumut. Hal ini merujuk UU No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang mensyaratkan pengalihan kewenang
 
Minggu, 1 Mei 2016 | 23:56:00

Anggota DPR : Pemerintah Harus Segera Cabut PP 78 Tahun 2015

Beritasumut.com-Dalam rangka memeringati Hari Buruh (May Day) 2016, Anggota Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mendesak pemerintah untuk segera mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015."Panja DPR RI tentang PP Nomor 78 tah
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
Top