Sabtu, 27 April 2013 | 05:33:29

Tahan Manahan Panggabean Terancam Gagal Jadi Caleg

Google

Medan, (beritasumut.com) – Tahan Mahanan Panggabean tampaknya tidak akan lolos menjadi calon legislatif dari Partai Demokrat. Pasalnya, terpidana yang terlibat dalam aksi demo pembentukan Provinsi Tapanuli Tahun 2008 ini, belum genap lima tahun pasca menjalani hukuman.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Surya Perdana dan Nurlela Johan di Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Jumat (26/04/2013) menegaskan menurut ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 yang menjadi dasar terbitnya Keputusan KPU No 7 dan 13 Tahun  2012, terpidana memang boleh menjadi caleg dengan memenuhi tiga persyaratan.

Syarat pertama, terpidana sudah bebas dari hukumannya selama lima tahun, mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui media massa bahwa dirinya pernah dipidana dan tidak melakukan kejahatan secara berulang-ulang.

“KPU sebagai lembaga hanya bertindak sesuai dengan ketentuan. Jika memang ada bakal caleg yang tidak memenuhi ketentuan, tentu kita berani mencoretnya,” tegas Surya Perdana.

Nurlela Johan menambahkan, berkas pendaftaran Tahan Manahan juga masih belum lengkap. Di antaranya, Tahan Manahan belum menyertakan surat pernyataan pernah dipidana.

“Sampai sekarang dia belum menyerahkan BB2, yakni surat pernyataan pernah dipidana. Nanti akan kita surati ke partai bersangkutan secara resmi agar berkas itu segera dilengkapi,” ucapnya.

Data yang diperoleh wartawan, Tahan Manahan Panggabean memang telah menimbulkan banyak aksi baik di DPRD Sumut maupun KPU Sumut. Soalnya, sejak dilantik menjadi Anggota DPRD Sumut 2009 lalu, dia masih bersatus sebagai terdakwa karena melanggar Pasal 146 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dalam peristiwa demo yang menyebabkan meninggalnya Ketua DPRD Sumut Drs H Aziz Angkat serta terjadi kerusakan material, sarana serta prasarana DPRD Sumut.

Berdasarkan KUHP Bab IV Pasal 146 menyebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, atau memaksa badan-badan itu supaya mengambil atau tidak mengambil sesuatu putusan atau mengambil sesuatu putusan atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, diancam dengan ancaman penjara paling lama sembilan tahun.

Meski demikian Tahan Manahan tetap menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Sumut. Kemudian berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahan Manahan ditetapkan bersalah melanggar Pasal 146 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1. (BS-022)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 20 April 2016 | 21:05:54

Komisioner KPU Medan Mundur Setelah Dilaporkan Berstatus CPNS

Beritasumut.com-Komisioner KPU Medan Irwansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisioner KPU Medan. Irwansyah sempat dilaporkan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah berstatus calon pegaw
Selasa, 19 April 2016 | 22:38:16

KPU Koordinasi dengan Pemprov Sumut Terkait Pilgub dan Pilkada

Beritasumut.com-KPU Sumatera Utara mengadakan audiensi dengan Plt Gubsu Ir H T Erry Nuradi MSi di ruang kerja Plt Gubsu, Selasa (19/04/2016). Kedatangan KPU terkait koordinasi dengan Pemprov Sumut dalam pelaksa
Selasa, 19 April 2016 | 22:36:10

Plt Gubsu Dukung KPU Sukseskan Pilgub dan Pilkada di Sumut

Beritasumut.com-Plt Gubsu Ir H T Erry Nuradi MSi mengatakan Pemprovsu mendukung upaya KPU Sumut untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahap kedua tahun 2017 dan pilkada serentak 8
Rabu, 9 Desember 2015 | 00:12:50

Pilkada Siantar dan Simalungun Ditunda, KPU Sumut Tunggu Surat Resmi

Beritasumut.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sudah mendapat pemberitahuan tentang keputusan ditundanya Pilkada Kota Pematang Siantar dan Pilkada Kabupaten Simalungun. Namun, mer
 
Berita Lainnya
Minggu, 1 Mei 2016 | 23:56:00

Anggota DPR : Pemerintah Harus Segera Cabut PP 78 Tahun 2015

Beritasumut.com-Dalam rangka memeringati Hari Buruh (May Day) 2016, Anggota Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mendesak pemerintah untuk segera mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015."Panja DPR RI tentang PP Nomor 78 tah
 
Minggu, 1 Mei 2016 | 15:06:47

Selain Kesejahteraan Buruh, Pemerintah Percepat Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Beritasumut.com-Dalam rangka perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2016, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia. Selain kesejahteraan peker
 
Minggu, 1 Mei 2016 | 10:35:30

Pemerintah Halsel Adakan Pendaftaran Terbuka PPD 3

Beritasumut.com-Pemerintah Halmahera Selatan (Halsel) mengadakan pendaftaran terbuka Pemuda Penggerak Desa (PPD) 3. Desi Yani Harahap selaku Koordinator Direct Assessment (DA) PPD 3 Medan mengatakan, pendaftara
 
Minggu, 1 Mei 2016 | 10:28:12

Turun Rp 1.768.800, Inilah Perincian Jamaah Haji Selama di Mekah dan Madinah

Beritasumut.com-Biaya penyelenggaraan haji tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun kemarin sebesar USD 132 (Rp 1.768.800), yaitu  menjadi Rp 34.641.340 atau senilai USD 2.585, dengan asumsi nilai
 
Minggu, 1 Mei 2016 | 10:26:18

FPKS: Semoga Kualitas Pelayanan Meningkat

Beritasumut.com-Fraksi PKS DPR RI mengapresiasi turunnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2016 pasca rapat penetapan yang dilakukan Komisi VIII DPR RI  bersama dengan pemerintah, Sabtu sore (30/04/
 
Sabtu, 30 April 2016 | 18:08:34

Plt Gubernur Sumut Janji Bantu Penyelesaian Visa Belajar Mahasiswa Malaysia

Beritasumut.com-Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menerima kunjungan Rombongan Timbalan Pengerusi Perhubungan Umno Negeri Selangor yang di pimpin Ketua Umno Bahagian Hulu Selangor Yang Berhormat Da
 
Sabtu, 30 April 2016 | 18:06:56

Plt Gubernur Sumut Bicarakan Peluang Kerjasama Sumut-Selangor dengan UMNO

Beritasumut.com-Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menerima kunjungan Rombongan Timbalan Pengerusi Perhubungan Umno Negeri Selangor yang di pimpin Ketua Umno Bahagian Hulu Selangor Yang Berhormat Da
 
Sabtu, 30 April 2016 | 17:27:30

Kementerian PUPR Harapkan Dukungan Dana APBD Pemerintah Daerah

Beritasumut.com-Efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak mencukupi untuk pengelolaan program perumahan.Oleh karena itulah, Kementerian PUPR berharap adanya
 
Sabtu, 30 April 2016 | 17:24:59

Kementerian PUPR Minta Pemda Maksimalkan Dekonsentrasi Perumahan

Beritasumut.com-Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan kegiatan Dekonsentrasi Perumahan di daerahny
 
Sabtu, 30 April 2016 | 12:44:31

Bantah Tudingan, Pansel Sebut Lelang Jabatan Deli Serdang Sesuai Prosedur

Beritasumut.com-Pemkab Deli Serdang mengakui proses seleksi terbuka lelang jabatan sudah sesuai prosedur.Sekretaris Panitia Seleksi terbuka lelang jabatan Pemkab Deliserdang, Drs HM Ali Yusuf Siregar MAP mengat
 
Sabtu, 30 April 2016 | 10:27:37

Seleksi Terbuka Pemkab Deli Serdang Diduga Titipan Jabatan

Beritasumut.com-Seleksi terbuka lelang jabatan yang dilakukan Pemkab Deli Serdang diduga hanya titipan jabatan dari oknum tertentu.Ketua LBH FKPPI Kabupaten Deli Serdang, Indra Silaban SH mengatakan seleksi sec
 
Sabtu, 30 April 2016 | 09:48:43

Fraksi PKS Minta Pimpinan DPR Segera Lantik Ledia Hanifa

Beritasumut.com-Wakil Ketua Fraksi PKS Ansory Siregar meminta Pimpinan DPR RI segera melantik Ledia Hanifa sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Fahri Hamzah, sebagaimana surat keputusan yang telah dikirimkan
 
Jumat, 29 April 2016 | 18:43:38

PT Inalum Ajukan Penundaan Jawaban Keberatan ke Pemprov Sumut

Beritasumut.com-PT Inalum mengajukan agar Pemprovsu tidak langsung menjawab keberatan mereka atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas pajak Air Permukaan Umum (APU) yang ditagih Dinas Pendapatan Daerah (Di
 
Jumat, 29 April 2016 | 18:35:40

Pemprovsu Tolak Permintaan Penundaan Jawaban Keberatan Pajak APU

Beritasumut.com-Permintaan PT Inalum agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menunda jawaban atas keberatan mereka terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas pajak Air Permukaan Umum (APU), d
 
Jumat, 29 April 2016 | 16:48:04

Ungkap Kasus Korupsi, Kasi Intel Kejari Deli Serdang Dimutasi

Beritasumut.com-Diduga karena telah mengungkap kasus korupsi di jajaran Pemkab Deli Serdang, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang, Muhammad Hamdan SH dimutasi.Informasi yang bere
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
Top